BANDARLAMPUNG,SB – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung dalam melakukan penyerapan APBD murni 2019 dinilai lambat, hal tersebut diungkapkan anggota komisi II DPRD Lampung Joko Santoso, usai kegiatan rapat dengar pendapat dengan dinas terkait, Rabu (24/7/2019).
“Dari 4 satker yang kita undang RDP hari ini, ternyata kinerja DKP paling buruk. Hal ini sangat jauh dibandingkan dengan satker lainnya seperti Dinas Pariwisata yang mampu menyerap APBD murni di triwulan kedua sebesar 40-50 persen,” kata dia.
Joko Santoso mengatakan DKP Lampung melakukan penyerapan APBD murni tahun 2019 sebesar 11 persen dari total anggaran mencapai Rp 59 miliar.
“Alasan mereka (DKP, red) karena cucuk cabutnya pimpinan, tapi bagi kami hal tersebut bukan alasan dalam melakukan peningkatan kinerja,” ungkapnya.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung Makmur Hidayat membenarkan bahwa pihaknya dipanggil hari ini dalam RDP terkait target dan capaian serta kegiatan dari DKP Lampung.
“Intinya semua kegiatan di DKP Lampung,”singkatnya. (man)
