Lampung Timur (SAUNG BERITA) – Upaya membangun budaya integritas terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama sektor swasta. Hal itu ditandai melalui kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi bertema “Kolaborasi Pemerintah dan Sektor Swasta Membangun Budaya Integritas Praktik Ekonomi Lokal” yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Rabu (28/01/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, perwakilan Gubernur Lampung selaku Plt Kepala Bidang Perekonomian, Sekda Lampung Timur, unsur Forkopimda, Inspektorat, para Kepala OPD, Kabag, insan pers, peserta HIPMI Kabupaten Lampung Timur, serta narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua HIPMI Lampung Timur Fitra Aditya Irsyam, dalam sambutannya menegaskan bahwa dunia usaha memiliki peran strategis dalam pencegahan korupsi, khususnya di tingkat daerah. Menurutnya, pengusaha muda harus menjadi bagian dari solusi, bukan justru menjadi bagian dari persoalan.
“Sosialisasi ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Ini adalah pengingat bagi kami para pengusaha bahwa integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan usaha. HIPMI Lampung Timur berkomitmen mendorong pelaku usaha yang taat aturan, transparan, dan menjunjung etika bisnis,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi yang sehat antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menciptakan iklim investasi yang adil dan berkelanjutan.
“Kalau kolaborasi kuat dan integritas dijaga, maka praktik korupsi bisa kita tinggalkan bersama,” tambahnya.
Ketua HIPMI Provinsi Lampung Gilang Ramadhan dalam sambutannya menegaskan bahwa sosialisasi anti korupsi tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata. Ia menekankan komitmen HIPMI untuk terus mendorong pengusaha muda agar menjunjung tinggi integritas dalam setiap aktivitas usaha.
“HIPMI harus menjadi contoh. Kolaborasi harus diperkuat, dan praktik korupsi harus ditinggalkan,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Gubernur Lampung selaku Plt Kepala Bidang Perekonomian August Riko, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menciptakan iklim ekonomi yang sehat, transparan, dan berdaya saing.
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengapresiasi peran HIPMI Lampung Timur sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun tata kelola yang bersih dan akuntabel. Ia menegaskan komitmennya untuk terbuka terhadap masukan dan pengawasan dari seluruh pihak.
“Satu rupiah pun harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu adalah anggaran negara. Pencegahan korupsi bukan hanya tugas penyelenggara negara, tetapi juga melibatkan pelaku usaha, media, dan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Bupati, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menjalin MoU dengan Kejaksaan Negeri Lampung Timur sebagai langkah penguatan pengawasan dan pendampingan hukum dalam pelaksanaan program pembangunan, termasuk melalui sistem e-catalog dan mekanisme pengadaan lainnya.
Ia juga menegaskan bahwa setiap laporan atau masukan dari masyarakat maupun stakeholder akan langsung ditindaklanjuti.
“Jika ada kegiatan yang tidak sesuai prosedur, kami langsung cek. Kualitas dan kuantitas harus dipastikan. Inilah wujud kolaborasi nyata,” tambahnya.
Bupati Ela turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Kota Metro, dalam berbagi pengalaman dan praktik baik pengelolaan pemerintahan.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun ekosistem pemerintahan dan ekonomi lokal yang bersih, transparan, serta berintegritas, sejalan dengan arahan dan pendampingan dari KPK.(AS)
