BANDAR LAMPUNG (SB)- Belum adanya pencairan anggaran publikasi di Dinas Kominfo Kabupaten Tulangbawang (Kab.Tuba), menuai kritik dari berbagai organisasi Pers, hal ini disampaikan langsung oleh Ketua dan Anggota Puluhan organisasi Pers yang tergabung dalam Forum Lintas Lembaga Pers (Forliga), yang mana telah menyepakati akan menyampaikan Aspirasi mereka langsung ke PJ. Bupati. (Jum’at 8/9/2023).
Terkait hal tersebut, lalu beberapa media mewawancarai Ketua JMSI Provinsi Lampung melalui Via telpon, menyampaikan apa pandangan Ahmad Novriwan selaku Ketua JMSI Provinsi Lampung terkait carut marutnya atau ketidak jelasan Anggaran Publikasi yang ada di Kominfo Kabupaten Tuba. (Sabtu 9/9/2023).
Ketua JMSI Lampung, memberikan sedikit wejangan untuk Pemerintah Kabupaten Tuba bahwa masalah ini jangan dianggap sepele, apa lagi ini memasuki tahun politik. Jadi jangan sampai anggaran yang telah ditetapkan merupakan hak para pemilik media disalahgunakan yang akan menjadi masalah nantinya hingga sampai ke Aparat Penegak Hukum,”Ucapnya.
Berdasarkan pantauan saya, Kabupaten Tuba memang sangat tertutup dalam pengggunaan Anggaran, saya sangat mendukung adanya kekompakan kawan organisasi pers yang bergerak dan ini menunjukan kepedulian sesama pers. Hal ini sangat saya Apresiasi,” tuturnya.
Saya juga mengingatkan kepada Kominfo Kabupaten Tuba yang di bawah pimpinan Pj. Bupati Qudrotul Ikhwan, soal anggaran yang 6,6 M ini tolong jelaskan secara transparan. Apalagi ini tahun politik, ada beberapa point soal anggaran publikasi media Tuba, yang harus sama-sama kita ketahui dalam penggunaan Anggaran yaitu :
1. Tahun Politik Pemkab harus menjaga kondusifitas.
2. Politik anggaran harus dilaksanakan sesuai dengan rencana pemkab.
3. Pemkab harus jelaskan kemana Rp 6,6 M.
4. Pihak-pihak terlibat, Kominfo harus detail menjelaskan kepada media.
5. Kalaupun terdistribusi dana tersebut kemana saja. Prinsip keadilan harus ditegakkan.
6. Pengawasan DPRD kemana?
7. Pun Kalau terjadi perubahan, pemkab harus menjelaskan.
8. Kalau terjadi bancakan terhadap anggaran tersebut, minta kepada inspektorat, BPK untuk melakukan pemeriksaan.
9. Karena nilai yang begitu besar, bisa saja dilaporkan ke KPK. Yang penting dilengkapi data-datanya.
10. Pj. Bupati bertanggungjawab terhadap hal ini.
Selain dari pada point diatas, Ketua JMSI Lampung juga mengingatkan Aparat penegak Hukum karena ini tahun politik, ayo kawal penggunaan Anggaran yang ada di Pemkab Tuba dan seluruh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Lampung, agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dan tidak adanya mafia anggaran oleh tikus berdasi,” Tegasnya lagi.
Selaku Ketua JMSI Lampung saya berharap agar aparat penegak hukum tidak tidur, semoga upaya dan gerakan dari seluruh Ketua-ketua organisasi Pers yang ada di Tuba membuahkan hasil yang baik dan tetap menjaga marwah sebagai insan pers dan semangat dalam menjalankan tugasnya,” tutup A. Novriwan.
(Lim).
