Kemendagri RI : Pilkada Serentak 2020 Pilih Kepala Daerah Yang Mampu Melandaiakan Covid-19

- Jurnalis

Minggu, 26 Juli 2020 - 05:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA(SB)- Progressive Democracy Watch (Prodewa) melaksanakan webinar nasional dengan tema “Menjaga Marwah Democracy Pilkada Serentak 2020” pada hari Sabtu 25 Juli 2020.

Fauzan selaku Direktur Eksekutif Nasional Prodewa menyampaikan bahwa peserta webinar ini dari berbagai kalangan , diantaranya Mahasiswa, Dosen, Profesional sampai akademisi dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Dalam sambutanya fauzan mengatakan tujuan webinar ini sebagai ikhtiar dalam mengawal proses demokrasi pilkada serentak 2020 agar tetap berjalan sesuai koridornya.

“Pilkada 2020 ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, karena diselenggarakan ditengah covid19, kita berharap jangan sampai situasi ini dapat mereduksi kualitas demokrasi,” tandas Fauzan.

Baca Juga :  Bersih-bersih, 60 Warga Tanjung Priok Ikuti Program Padat Karya

“Kita juga akan mengawal jangan sampai ada paslon yang melakukan politisasi bansos, politik sara dan identitas juga politik uang di situasi ini,” lanjut Fauzan.

Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri RI , budi Santosa mengatakan jika tidak dilakukan pada 9 Desember 2020 nanti akan ada 208 kepala daerah diisi oleh pejabat sementara yang tidak definitif dan tidak powerfull.

“Memilih kepada daerah yang mampu melandaikan trend covid19 ini dengan konsep dan gagasan yang tepat, itulah yang harus di pilih masyarakat,” pungkas Budi.

“Dalam pilkada serentak 2020 ini terbagi menjadi tiga pola penanganan: Penangananan kesehatan, penanganan ekonomi, dan penanganan keamanan,” sahut Prof. Muradi selaku Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad.

Baca Juga :  PTPN IV PalmCo Berangkatkan 1.020 Pemudik Gratis ke Kampung Halaman

Ketua Prodi Ilmu Politik Pascasarjana Unpad ini mengatakan “Idealnya memakai ketiga faktor diatas:kesehatan, ekonomi, dan keamanan untuk meningkatkan partisipasi politik karena dijamin seluruhnya oleh pemerintah”.

Romi Amzad Influencer milenial mengatakan “yang bisa dilakukan dan menjadi tanggung jawab pemuda adalah meningkatkan budaya pastisipasi khususnya dalam pemilih millenial. Peluangnya sangat besar karena pemuda hari ini sudah diberikan akses yang asalnya hanya menjadi konsumen sekarang bisa menjadi produsen atau pabrik ide,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

Jaga Investasi Berkelanjutan, Holding Perkebunan Nusantara melalui PTPN IV Regional III Perkuat Sinergi dengan Kejari Kampar
Aktivis 98 Indonesia Gelar Retreat dan konsolidasi, Desak Reshuffle Kabinet
Golkar Jakarta Buat Mimbar Bebas Pelajar, Serap Aspirasi dan Ide Segar Pelajar
Holding Perkebunan Nusantara Siapkan Regenerasi Pemimpin Lewat Pembekalan Calon Karyawan Pimpinan di PTPN IV Regional 5
Tingkatkan Pelayanan Kampung Karya Murni Jaya Tuba Rehab Gedung Kantor.
Kebun Teh PalmCo Jadi Arena Balap Asia Pasific Championship Rally, Holding Perkebunan Nusantara Pacu Ekonomi dan Wisata Daerah
APRI Babel Resmi Dilantik, Perjuangkan Kesejahteraan Penambang Rakyat, Penambang Lokal Harus Jadi Prioritas Pembangunan
Dukung RPJMD Luwu Timur, Holding Perkebunan Nusantara melalui PTPN I Regional 8 Perkuat Sinergi Kawasan
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 11 Agustus 2025 - 12:59 WIB

Jaga Investasi Berkelanjutan, Holding Perkebunan Nusantara melalui PTPN IV Regional III Perkuat Sinergi dengan Kejari Kampar

Senin, 11 Agustus 2025 - 07:37 WIB

Aktivis 98 Indonesia Gelar Retreat dan konsolidasi, Desak Reshuffle Kabinet

Jumat, 8 Agustus 2025 - 21:40 WIB

Golkar Jakarta Buat Mimbar Bebas Pelajar, Serap Aspirasi dan Ide Segar Pelajar

Selasa, 5 Agustus 2025 - 18:07 WIB

Holding Perkebunan Nusantara Siapkan Regenerasi Pemimpin Lewat Pembekalan Calon Karyawan Pimpinan di PTPN IV Regional 5

Senin, 4 Agustus 2025 - 11:28 WIB

Tingkatkan Pelayanan Kampung Karya Murni Jaya Tuba Rehab Gedung Kantor.

Berita Terbaru

Pemerintahan

Belanja Pegawai Lampaui Batas, Pemprov Siap Rasionalisasi

Selasa, 19 Agu 2025 - 20:35 WIB