Lampung – Tragedi tewasnya seorang pengemudi ojek online saat aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI membuka luka mendalam tentang nasib rakyat kecil yang kerap menjadi korban kebijakan dan kekerasan aparat. Di tengah suasana duka itu, wacana kenaikan gaji anggota dewan justru hadir sebagai ironi yang melukai rasa keadilan publik.
Jaringan Nasional Indonesia (Jarnas.Indo) menilai langkah pemerintah dan elit politik bukan hanya mengabaikan suara rakyat, tetapi juga menegaskan jauhnya empati kekuasaan dari realitas hidup masyarakat.
“Anggaran negara saat ini sedang berat. Namun yang diprioritaskan justru belanja birokrasi dan kenaikan gaji pejabat, sementara rakyat masih berkutat dengan kemiskinan dan pengangguran,” tegas Denu Kurniawan, Dewan Pembina Jarnas.Indo, dalam pernyataan sikapnya.
Sekretaris Jenderal Jarnas.Indo, Micheal Oncom, menambahkan bahwa kenaikan tarif Kesehatan dan Keselamatan Kerja hanya akan menambah beban buruh. Menurutnya, kebijakan itu menjadi bukti nyata bahwa jurang empati antara penguasa dan rakyat makin melebar.
Dalam sikap resminya, Jarnas.Indo mengumumkan enam desakan. Pertama, mendesak Presiden segera mencopot Kapolri yang dinilai gagal menjaga rasa aman rakyat dan membiarkan tindakan represif aparat. Kedua, meminta partai politik mengganti kader DPR RI yang pongah, hanya memikirkan fasilitas diri, dan abai pada kepentingan publik.
Selain itu, Jarnas.Indo menolak seluruh kebijakan yang membebani masyarakat kecil, termasuk kenaikan tarif K3, PPN, hingga pajak penghasilan. Mereka juga mendorong konsolidasi gerakan rakyat, buruh, tani, dan mahasiswa dalam aksi massa yang terdidik, terpimpin, serta terorganisir untuk menolak oligarki politik.
Tuntutan lainnya adalah mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran benar-benar fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat dengan mengevaluasi kabinet. Jarnas.Indo juga mengingatkan pentingnya kembali ke semangat Reformasi dengan menolak kembalinya Dwifungsi ABRI serta mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset untuk menekan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ketua Harian Jarnas.Indo, Adi Wibowo, menutup dengan penekanan keras:
“Indonesia tidak boleh dibiarkan jatuh ke jurang empati yang makin dalam. Pemerintah dan partai politik harus membuktikan keberpihakan pada rakyat, bukan pada kepentingan sempit kekuasaan.”
