HIPMI Pesawaran Soroti Dampak Ekonomi Akibat PSU Pilkada Pesawaran 2024

- Jurnalis

Selasa, 25 Februari 2025 - 13:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PESAWARAN(SB) – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Pesawaran menyampaikan keprihatinan atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pesawaran 2024. Keputusan ini diambil setelah MK mendiskualifikasi calon bupati Aries Sandi Dharma Putra karena dinyatakan tidak memenuhi syarat akibat ketidaksahan ijazah SMA yang digunakan sebagai syarat pencalonan.

Ketua HIPMI Pesawaran, Abdi Kalam, menyoroti dampak panjang dari ketidakpastian politik terhadap sektor perekonomian daerah, terutama bagi pelaku usaha menengah ke atas. Menurutnya, situasi politik yang tidak stabil membuat para investor dan mitra swasta bersikap “wait and see” sambil menunggu kepastian hasil pemilu.

“Investor biasanya mempertimbangkan stabilitas politik daerah sebelum menanamkan modal. Ketika situasi politik belum jelas, seperti saat ini, mereka cenderung menunda investasi. Hal ini tentu berdampak pada roda perekonomian daerah dan pelaku usaha,” ujar Abdi Kalam.

Abdi juga mengungkapkan kekhawatiran terkait beban anggaran daerah akibat PSU. “Pesawaran sedang bangkit secara finansial dengan menggalakkan efisiensi penggunaan anggaran. Namun, pemungutan suara ulang ini justru menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga memperpanjang ketidakpastian ekonomi di wilayah kita,” tambahnya.

Lebih lanjut, Abdi menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap proses verifikasi administrasi oleh KPU dan Bawaslu. Ia mengingatkan bahwa Aries Sandi Dharma Putra sebelumnya telah dua kali lolos verifikasi sebagai calon bupati, bahkan sempat menjabat selama satu periode.

“KPU dan Bawaslu harus lebih cermat dan teliti untuk ke depannya. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang, karena dampaknya sangat merugikan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial,” tegas Abdi Kalam.

HIPMI Pesawaran berharap proses PSU dapat berjalan dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, HIPMI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas dan mengutamakan persatuan demi kemajuan Kabupaten Pesawaran. (Rilis)

Penulis : Re Doank

Berita Terkait

SLB Negeri Tulang Bawang Barat Cetak Prestasi dan Terus Berbenah Tingkatkan Layanan Pendidikan
Diduga Minta “Upeti” per Unit Mesin Bor, Kakam Cempaka Jaya Dituding Pungli — Bantahan Keras: “Itu Tidak Benar ‎
Siswa MTsN 2 Pesawaran Raih Prestasi Gemilang pada Lomba ASPOSI Milad ke-52
MTsN 2 Pesawaran Didorong Masuk Program Adiwiyata, DLH Lakukan Kunjungan dan Pendampingan
Diduga Ada Pungutan 5% Dana BOP, Ketua PKG Penawartama Akui Penarikan Tanpa Dasar Aturan
Tokoh Adat Pepadun Kecam Unggahan Facebook Diduga Lecehkan Adat, Paksi Lima Pubian Bukkukjadi Keluarkan Pernyataan Sikap
Upaya Pelestarian Budaya, Guru MIN 1 Pesawaran Ikuti Bimtek Revitalisasi Bahasa Daerah di Bandar Lampung
Ayah dan Kakek Setubuhi Anak Kandung Sendiri hingga Hamil 7 Bulan, Komnas PA Kabupaten Pesawaran: Tangkap Pelaku!

Berita Terkait

Sabtu, 25 April 2026 - 15:04 WIB

SLB Negeri Tulang Bawang Barat Cetak Prestasi dan Terus Berbenah Tingkatkan Layanan Pendidikan

Kamis, 23 April 2026 - 20:58 WIB

Diduga Minta “Upeti” per Unit Mesin Bor, Kakam Cempaka Jaya Dituding Pungli — Bantahan Keras: “Itu Tidak Benar ‎

Kamis, 23 April 2026 - 18:52 WIB

Siswa MTsN 2 Pesawaran Raih Prestasi Gemilang pada Lomba ASPOSI Milad ke-52

Kamis, 23 April 2026 - 18:35 WIB

MTsN 2 Pesawaran Didorong Masuk Program Adiwiyata, DLH Lakukan Kunjungan dan Pendampingan

Kamis, 23 April 2026 - 17:20 WIB

Diduga Ada Pungutan 5% Dana BOP, Ketua PKG Penawartama Akui Penarikan Tanpa Dasar Aturan

Berita Terbaru