Anggota DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Lampung mempertimbangkan rencana memiliki kapal penyeberangan sendiri. Rencana ini diharapkannya dapat dimasukkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah strategis memaksimalkan potensi daerah.
Menurut Munir, kepemilikan kapal milik daerah bukan hanya soal prestise, tetapi juga upaya mengoptimalkan salah satu jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia, yaitu Bakauheni–Merak.
“Lampung punya ikon Bakauheni. Kalau kita memiliki kapal sendiri, manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan daerah,” ujar Munir, Kamis (14/8).
Ia menyoroti rendahnya kontribusi sektor pelabuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data tahun 2024, total retribusi pelabuhan yang masuk ke kas daerah hanya Rp78 juta—angka yang dinilainya sangat kecil jika dibandingkan peran vital Bakauheni sebagai gerbang utama transportasi laut Sumatera–Jawa.
Dengan kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Munir optimistis wacana ini dapat diwujudkan. Ia mengusulkan pembiayaan awal atau down payment dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Lampung, sedangkan sisanya dilunasi melalui skema kredit jangka menengah.
Munir meyakini kepemilikan kapal daerah akan membuka peluang besar untuk meningkatkan PAD, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga dalam pelayanan penyeberangan.
“Ini bukan sekadar mimpi, tetapi langkah strategis yang akan memperkuat perekonomian daerah dalam jangka panjang,” tegasnya.
Ia berharap wacana ini mendapat dukungan penuh dari eksekutif maupun legislatif sehingga dapat masuk dalam rencana penganggaran tahun depan. “Kalau kita berani melangkah, Lampung bisa menjadi pemain utama di jalur penyeberangan Bakauheni–Merak, bukan hanya penonton,” pungkasnya.
