BANDAR LAMPUNG – Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fredy, mewakili Pj. Gubernur Lampung Samsudin, membuka acara Rapat Koordinasi Timp Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung Tahun 2024 di Gedung Pusiban, Komplek Dinas Kantor Gubernur, Bandarlampung, Kamis (5/12/2024).
Dalam sambutannya, Fredy mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan salah satu asta cita Presiden Prabowo yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan 3 strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu pengurangan beban, peningkatan pendapatan dan pengurangan kantong kemiskinan.
Menurutnya, ketiga strategi ini harus dilaksanakan melalui pola konvergensi (keterpaduan) dan sinergi.
Konvergensi (keterpaduan) sendiri adalah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir dan terintegrasi secara bersama-sama untuk menyasar penerima manfaat.
Sedangkan, sinergi adalah pendekatan pada program yang sifatnya saling melengkapi atau menambah program yang sudah ada untuk intervensi kepada individu sasaran program kemiskinan ekstrem.
Fredy mengatakan bahwa TKPK merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
Ia menegaskan bahwa TKPK mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
Fredy berharap agar tugas-tugas tersebut mampu dijalankan dengan cara kerja inovatif oleh TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
“Segera lakukan identifikasi permasalahan riil di lapangan yang berpotensi mengurangi efektivitas penanggulangan kemiskinan,” tegasnya.
Sebagai informasi, dukungan APBD Provinsi Lampung TA. 2024 untuk pengentasan kemiskinan sebesar 2,16 Trilyun Rupiah dan kemiskinan ekstrem sebesar 914 Milyar Rupiah.
Fredy berharap dukungan anggaran ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien agar dapat lebih optimal dalam mencapai target penurunan kemiskinan di Provinsi Lampung.
