Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung mengusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memiliki kapal penyeberangan sendiri di lintasan Bakauheni–Merak maupun sebaliknya. Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
Anggota Fraksi PKB DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, mengungkapkan bahwa saat ini PAD yang diterima dari pelabuhan Bakauheni hanya sekitar Rp78 juta per tahun. Jumlah tersebut dinilai sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi yang bisa digali melalui pengoperasian kapal penyeberangan milik daerah.
“Kalau Pemprov Lampung punya kapal penyeberangan sendiri, potensi PAD bisa mencapai Rp3 miliar per bulan dan pertahun mencapai Rp36 miliar. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan yang diterima sekarang, di samping karena memang pelabuhan menjadi wilayah kekuasaannya ASDP,” kata Munir, Rabu (27/8/2025).
Ia menjelaskan saat ini rencana Pemprov terhadap pengelolaan Kapal Dalom hanya memberikan kontribusi sekitar Rp3,7 miliar per tahun atau sekitar 5 persen dari potensi yang ada. Padahal, menurutnya, sektor transportasi laut di jalur tersibuk nasional itu memiliki peluang pendapatan sangat besar.
Untuk merealisasikan wacana tersebut, Munir menyarankan agar Pemprov Lampung tidak ragu melakukan investasi dengan dukungan Bank Lampung. “Harga satu kapal penyeberangan sekitar Rp200 miliar. Kalau kita berani ambil DP Rp50 miliar melalui Bank Lampung, sisanya bisa diangsur per bulan. Dengan potensi pendapatan yang besar, tentu investasi ini akan cepat kembali modal,” jelasnya.
Munir menegaskan, keberadaan kapal penyeberangan milik Pemprov Lampung tidak hanya akan meningkatkan PAD, tetapi juga memperkuat kontrol pemerintah daerah terhadap layanan transportasi strategis di Selat Sunda.
