Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung mendorong pemerintah provinsi segera membangun pusat rehabilitasi khusus bagi korban penyalahgunaan narkoba. Rumah Sakit Bandar Negeri Husada (BNH) di Lampung Selatan disebut-sebut berpotensi dijadikan lokasi rehabilitasi, mengingat Lampung termasuk tiga besar provinsi dengan jumlah kasus narkoba terbanyak di Indonesia.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung, Lesty Putri Utami, menegaskan keberadaan pusat rehabilitasi merupakan kebutuhan mendesak. Ia menilai, penanganan korban narkoba tidak bisa hanya bersifat sementara, tetapi harus berkelanjutan.
“Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata. Pusat rehabilitasi menjadi kunci, karena penanganan tidak cukup berhenti di satu tahap saja. Setelah menjalani rehabilitasi, mereka tetap perlu mendapat pengawasan agar benar-benar pulih dan kembali produktif,” ujar Lesty, Rabu (20/8).
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Lampung, Kostiana, menekankan narkoba adalah persoalan kompleks yang tidak bisa hanya dilihat dari sisi hukum. Menurutnya, rehabilitasi harus berjalan beriringan dengan keterlibatan keluarga dan masyarakat.
“Narkoba ini masalah kompleks. Pemerintah wajib menyediakan rumah sakit atau pusat rehabilitasi, tapi masyarakat juga harus terlibat, terutama orang tua. Kurangnya perhatian keluarga sering jadi celah anak-anak terjerumus,” kata Kostiana.
Ia menambahkan, pusat rehabilitasi di BNH harus segera direalisasikan dengan dukungan anggaran yang memadai serta pengawasan ketat. Lebih jauh, program pascarehabilitasi juga penting agar mantan pengguna tidak kembali terjerumus.
“Semua pihak harus duduk bersama. Andil pemerintah paling utama, tapi setelah rehab selesai mereka juga butuh kegiatan dan pekerjaan supaya tidak terjerumus lagi. Jadi, pemulihan ini harus berkelanjutan, bukan hanya penindakan,” tegas Legislator Partai PDI Perjuangan ini.
