Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, menilai potensi pendapatan daerah di Sai Bumi Ruwa Jurai masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Ia mendorong Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) memperkuat fungsi pengawasan melalui kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, di tengah kondisi efisiensi anggaran, justru banyak peluang pendapatan yang belum digarap optimal. “Saya sudah berdiskusi dengan beberapa dinas terkait. Bagian pengawasan di Disnaker masih lemah karena keterbatasan sumber daya,” kata Deni, Rabu (13/8/2025).
Politisi Partai Demokrat ini mengusulkan agar Disnaker berkolaborasi dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pengairan untuk memperkuat pengawasan di berbagai sektor.
“Fokusnya mencakup kepatuhan perusahaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan, penggunaan izin sumur air bersih dan air permukaan, serta pengoperasian alat berat,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang ia peroleh, terdapat lebih dari 25 ribu perusahaan di Lampung yang berpotensi menambah pemasukan daerah. Dengan verifikasi dan pengawasan terpadu, izin dan pajak dapat terpantau lebih baik.
“DLH bisa mengawasi izin air permukaan, Dinas Pengairan memastikan ukuran meteran, dan Dispenda mengoptimalkan pajak. Perusahaan besar yang menggunakan alat berat juga perlu diawasi secara ketat,” jelasnya.
Deni menegaskan, kolaborasi empat OPD tersebut harus segera dijalankan agar pada 2026 Lampung tidak kehilangan potensi pendapatan yang besar. “Kalau pengawasan tetap lemah, kita akan rugi. Dengan kolaborasi, pendapatan daerah pasti meningkat,” tandasnya.
