Diduga Melakukan Money Politik, M. Nasir Terancam Pidana

- Jurnalis

Kamis, 15 Oktober 2020 - 08:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PESAWARAN(SB) – Calon Bupati nomor urut 1 M. Nasir mangkir dari undangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk dimintai klarifikasi terkait adanya dugaan politik uang yang dilakukan di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran Ryan Arnando, dikantor Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Kamis (15/10/2020). “Ya, kita hari ini undang Calon Bupati nomor urut satu (M. Nasir) untuk dimintai keterangan klarifikasi terkait pemberitaan di media online tentang adanya dugaan yang mengarah kepada politik uang, berupa bantuan material 50 truk sabes pada tanggal 10 Oktober 2020, di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan,” ungkapnya.

Namun, kata dia, Calon tersebut tidak bisa hadir karena beralasan sedang diluar kota. “Kita jadwalkan siang ini untuk datang ke kantor Bawaslu, tapi tadi LO-nya sudah datang mengantarkan surat pemberitahuan jika yang bersangkutan sedang berada di Jakarta,” katanya.

Disisi lain, ia pun menerangkan, pada kasus tersebut pihaknya juga telah memanggil relawan dari Paslon nomor urut satu. “Tadi kita juga sudah undang kepada bapak Tanjung selaku relawan nomor urut satu untuk dimintai keterangan sebagai proses pendalaman masalah itu, tapi hasilnya belum bisa kita sampaikan disini, nanti ya, karena kita masih dalami,” terangnya.

“Karena kita punya waktu tujuh hari untuk pendalaman, sejak itu ditetapkan sebagai informasi awal, dan tim kita juga sudah turun kelapangan untuk meminta keterangan dari masyarakat sekitar lokasi,” timpalnya.

Dijelaskannya, Paslon nomor urut satu Nasir-Naldi diduga melanggar Undang-undang nomor 10 tahun 2016 Pasal 187A. “Kalau bantuan berupa material ini tidak boleh, yang boleh diberikan itu adalah bahan kampanye yang jika dikonversikan kedalam bentuk uang sejumlah Rp60 ribu, tapi bentuknya bukan berupa uang, sesuai dengan yang diatur dalam peraturan KPU,” jelasnya.

“Sanksi yang bisa dikenakan jika terbukti adalah pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 Milyar,” tutupnya. (Tim)

Berita Terkait

Harumkan Nama Madrasah, MTsN 2 Pesawaran Raih Juara Lomba Resensi Buku Tingkat Kabupaten
DPD KNPI Pesawaran Pastikan Musda IV Digelar 25 November 2026, Berikut Tahapannya
Brigif 4 Mar/BS Panen 1.000 Ekor Ikan Bawal Dan Tebar 5.000 Benih Ikan Bawal Bintang Tahap II Tahun 2026
Iman Agus Kartawinata Ucapkan Selamat HUT ke-19 PPWI, Tekankan Pentingnya Profesionalisme Pers
Musda III KAHMI Pesawaran Tetapkan Lima Presidium Periode 2026–2031, Siap Perkuat Kontribusi bagi Daerah
MTsN 2 Pesawaran Gelar PKKM, Optimis Tingkatkan Mutu dan Profesionalitas Pengelolaan Madrasah
Gali Informasi dari Guru, Kepala MTsN 2 Pesawaran Perkuat Komunikasi dan Mutu Pendidikan
Dua Siswa SD IT Asmaul Husna Kedondong Harumkan Nama Sekolah, Raih Juara di PANGKORMAR CUP RI 2026

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 18:47 WIB

Harumkan Nama Madrasah, MTsN 2 Pesawaran Raih Juara Lomba Resensi Buku Tingkat Kabupaten

Jumat, 13 November 2026 - 10:21 WIB

DPD KNPI Pesawaran Pastikan Musda IV Digelar 25 November 2026, Berikut Tahapannya

Selasa, 10 November 2026 - 21:13 WIB

Brigif 4 Mar/BS Panen 1.000 Ekor Ikan Bawal Dan Tebar 5.000 Benih Ikan Bawal Bintang Tahap II Tahun 2026

Selasa, 10 November 2026 - 18:30 WIB

Iman Agus Kartawinata Ucapkan Selamat HUT ke-19 PPWI, Tekankan Pentingnya Profesionalisme Pers

Minggu, 8 November 2026 - 16:56 WIB

Musda III KAHMI Pesawaran Tetapkan Lima Presidium Periode 2026–2031, Siap Perkuat Kontribusi bagi Daerah

Berita Terbaru