Diduga Libatkan Saudara Atur Urusan Desa, Nazaruddin: Jika Terbukti Berhentikan

- Jurnalis

Sabtu, 30 Mei 2020 - 03:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TULANGBAWANG BARAT- Terkait laporan aspirasi masyarakat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) soal Dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Tiyuh (Desa) Penumangan rupanya terus bergulir.

Saat ini, Pemkab setempat melalui Camat Tulangbawang Tengah sedang menuntaskan urusan dugaan Nepotisme terlebih dahulu yang mana bertahun-tahun Samsudin Ratu Sangon, Kepalo Tiyuh Penumangan ditenggarai telah mengangkat hampir seluruh keluarga besarnya seperti anak kandung dan cucunya menjadi aparatur Tiyuh dengan jabatan yang berperan penting dalam penggunaan Dana Desa.

“Kami telah menyampaikan kepada kepala tiyuh karena masyarakat telah mempertanyakan, informasinya Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) akan memanggil pihak Aparatur tiyuh selaku perwakilan masyarakat akan mempertanyakan itu dan kita (kecamatan) akan di undang,”kata Achmad Nazaruddin Camat Tulangbawang Tengah dikantornya, Jumat (29/5/2020) siang.

Baca Juga :  Kabupaten Pesawaran Gelar Rapat Evaluasi dan Perencanaan Indeks SPBE Tahun 2025

Nazaruddin juga menyampaikan apabila benar ditemukannya indikasi seperti yang disampaikan masyarakat, pihak tiyuh siap merubah struktur tiyuh yang diisi oleh satu keluarga tersebut.

“Bagaimana hasilnya kalau harus mundur Samsudin (kepala tiyuh Penumangan) dan yang di indikasi tidak pas karena keluarga mereka siap mengundurkan diri, jadi kita menunggu itu dulu bagaimana hasilnya”, ujarnya.

Sebelumnya juga Nazaruddin juga telah mengatakan kepada Kepala Tiyuh Penumangan apabila yang di indikasikan tidak sesuai dengan aturan itu harus di ganti. Mengingat, pengangkatan aparatur Tiyuh saat ini diatur dalam Undang-undang dan juga Kabupaten Tubaba telah memiliki Peraturan Bupati Tubaba Nomor 49 tahun 2019 tentang Perangkat Desa.

“Saya juga koordinasi dengan pak Samsudin Ratu Sangon, saya sampaikan ini kritik, saran, dan masukkan dari masyarakat tidak bisa di sampingkan sebagai konsituen, pemilih, masyarakat kalau yang terindikasi melanggar atau tidak sesuai dengan aturan dengan kerelaan hati harus mundur,”tegasnya.

Baca Juga :  Bupati Kunjungi dan Berikan Bantuan Korban Kebakaran Rumah Mbah Supinah

Terpisah, Ruldin Ahyar, Ketua BPT Penumangan saat dimintai keterangan dikediamannya, Jum’at malam menegaskan bahwa, pihaknya serius menyikapi persoalan tersebut dan akan berkoordinasi dengan Kecamatan maupun Pemda Tubaba soal pemberhentian aparatur Tiyuh Penumangan yang merupakan anak cucu Kepalou Tiyuh.

“Secepatnya akan kami agendakan rapat BPT dan koordinasi dengan anggota BPT Tiyuh Penumangan untuk menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang sudah di sampaikan ke DPRD Kabupaten Tubaba, sebelumnya kami akan koordinasi terlebih dahulu dengan Camat kapan waktunya beliau bisa hadir dalam rapat tersebut, dan kami akan memberikan undangan rapat ke kepala Tiyuh, Sekretaris Tiyuh, Bendahara Tiyuh dan Kaur pembangunan, serta masyarakat,”pungkasnya.

Berita Terkait

Gerindra Pesawaran Luruskan Pemberitaan: RD Sudah 11 Tahun Jadi Jurnalis, Bukan Politikus
Hearing DPRD dan Diskominfo Tuba Terkait 5 Tuntutan FWTB, Hasilnya Ngambang
Pasca Pilkada, Tokoh Adat Pesawaran Serukan Dukungan Penuh untuk Pemimpin Terpilih
Ratusan Insan Pers Gelar Aksi Damai di kantor Bupati Tuba Tuntut Kadis Kominfo diCopot
FMPB Minta Kepastian Hukum Kasus Penyebaran Konten Fitnah
Rama Diansyah Bantah Tuduhan Penganiayaan,  Sebut Keterangan Zahrial Tidak Berdasar
DPW HIPPAPI Lampung Gelar Pelatihan Penjurian Ayam Pelung, Tingkatkan Kompetensi Juri dan Peternak
Khutbah Jum’at di Masjid Nurul Shalih Binong Tegaskan Rasulullah adalah Suri Teladan Terbaik dalam Segala Aspek Kehidupan
Berita ini 31 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 September 2025 - 14:03 WIB

Gerindra Pesawaran Luruskan Pemberitaan: RD Sudah 11 Tahun Jadi Jurnalis, Bukan Politikus

Rabu, 17 September 2025 - 18:46 WIB

Hearing DPRD dan Diskominfo Tuba Terkait 5 Tuntutan FWTB, Hasilnya Ngambang

Selasa, 16 September 2025 - 11:50 WIB

Pasca Pilkada, Tokoh Adat Pesawaran Serukan Dukungan Penuh untuk Pemimpin Terpilih

Senin, 15 September 2025 - 20:14 WIB

Ratusan Insan Pers Gelar Aksi Damai di kantor Bupati Tuba Tuntut Kadis Kominfo diCopot

Senin, 15 September 2025 - 18:10 WIB

FMPB Minta Kepastian Hukum Kasus Penyebaran Konten Fitnah

Berita Terbaru

Daerah

FMPB Minta Kepastian Hukum Kasus Penyebaran Konten Fitnah

Senin, 15 Sep 2025 - 18:10 WIB