BANDARLAMPUNG – Di tengah seruan efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Lampung justru mengalokasikan anggaran Rp1,359 miliar untuk wisata rohani tahun 2025. Kegiatan ini disebut khusus untuk ziarah Walisongo.
Sekilas, program ini tampak mulia: membawa peserta mengunjungi makam para wali demi memperkuat iman. Namun ketika angka miliaran rupiah tercetak di dokumen APBD, wajar jika publik bertanya: seberapa penting kegiatan ini dibanding kebutuhan mendesak lain di Lampung?
Plt Kepala Biro Kesra Lampung, Yuri Agustina Primasari, membenarkan adanya alokasi tersebut.
“Untuk jumlah peserta belum bisa dipastikan. Anggaran bisa saja berubah pada APBD Perubahan. Sepertinya hanya untuk ziarah Walisongo. Saya juga baru sebulan menjabat Plt di sini,” kata Yuri, Senin (11/8/2025).
Bagi LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), anggaran ini bukan sekadar besar tapi rawan diselewengkan. Ketua Umum KAKI, Lucky Nurhidayah, bahkan mendesak Kejati Lampung dan KPK turun tangan. “Anggaran miliaran untuk wisata rohani sangat rawan praktik KKN. Harus diaudit,” tegas Lucky.
KAKI juga menemukan pos-pos lain yang mengundang tanya: Rp132 juta untuk hadiah perlombaan, Rp31,59 juta untuk makan-minum rapat, dan Rp352,71 juta untuk honorarium tim pelaksana kegiatan.
“Perlombaan macam apa yang sampai ratusan juta? Siapa pesertanya? Siapa penerimanya? Di tengah upaya efisiensi, ini justru terlihat seperti pemborosan yang disengaja,” kata Lucky.
Yuri menjelaskan hadiah perlombaan tersebut diperuntukkan bagi Lomba UKS dari tingkat TK hingga SMA/SMK se-Lampung, dalam bentuk piala dan uang pembinaan, rencananya digelar Oktober mendatang.
“Untuk peserta sendiri nanti akan di ikuti oleh 13 kabupaten/kota, karena Tulangbawang Barat dan Way Kanan tidak mengikuti karena keterbatasan anggaran,” ucapnya. (*)
