BANDARLAMPUNG(SB) – Ketua Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi (WFS) menyatakan bahwa statement Gubernur Arinal Djunaidi dalam menanggapi anjloknya harga singkong dinilai tidak tepat.
“Gubernur Lampung apa statementnya seperti itu kayak ayam sayur masa petani disuruh berhenti nanem singkong dan perbaikan infrastruktur mau nanem apa petani kalau bukan singkong. Petani singkong ya nanem nya singkong ” katanya di Ruang Rapat Komisi II, Senin (8/3).
Ia mengatakan seharusnya negara dalam artian pemprov harus mencari solusi terkait anjloknya harga singkong, karena petani di Lampung sedang menjerit dengan harga yang anjlok.
“Jadi kita harus cari solusi dan sudah hampir 8-10 bulan para petani singkong menjerit. Kalau mau per iya turun kelapangan. Harga singkong itu Rp250 per kilogram dan paling bagus Rp350 per kilogram. Ini apa ada mainan, mainan di mana, mainan harga jangan main macam-macam. Makanya kalau ini sudah klir (selesai atau sepakat) dengan Ketua DPRD maka kita dorong Gubernur besok untuk membuat surat kepada Kementerian Perdagangan dan Perindustrian RI itu,” kata dia.
Kemudian ketika sudah klir maka komisi II akan membuat peraturan daerah (Perda) untuk menginisiasi pejuang singkong di Lampung.
“Karena informasi anjloknya harga singkong ini masuk terus dan enggak ke bendung enggak itu kebijakan keputusan pusat itu dan kalau di komisi II klir kita siap dan buat perda untuk inisiasi. Dan komisi II juga sudah klir jadi kita buat pansus harga singkong ini untuk memperjuangkan singkong,” ucapnya.
Lanjut Wahrul, setelah permasalahan ini klir maka seluruh hasil rapat atau surat keputusan akan langsung diteken Ketua Komisi, Ketua DPRD, Gubernur lalu dilaporkan ke petani singkong.
“Berani enggak masa statement kurangi menanam singkong dan kita fokus yang lain tidak bisa. Sudah jelas tadi komisi bilang bahwa Lampung termasuk provinsi terbesar dalam produksi singkong kok malah dikurangi. Justru kita harus apresiasi dan negara harus mencari solusinya makanya kita hadirkan sekarang dan kita bantu negara,” ujarnya.
Lalu, untuk Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian (Disperindag) Lampung Satria Alam tolong bersabar dan tegak lurus dalam memvisikan kebenaran apalagi memperjuangkan kepentingan petani.
“Nah untuk Kepala Disperindag yang sabar tapi harus tegak lurus dan terus memvisikan kebenaran dan keadilan terhadap rakyat, jangan disegak dikit turun jangan, tapi laporkan ke Komisi II dan untuk kebenaran kita sikat. Jadi forum ini tidak gombal-gombalan dan jangan ada penghianatan di forum ini kalau tegak lurus tegak betul,” tegasnya.
Stria Alam, mengatakan nanti akan ditanyakan kepada Gubernur apakah memiliki kewenangan untuk mengatur harga singkong.
“Yang sudah kami lakukan yakni sudah mengirimkan perwakilan dari Disperindag untuk menanyakan apakah Gubernur Lampung mempunyai kewenangan untuk mengatur harga singkong di Lampung,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Arinal Djunaidi menempuh kebijakan yang tidak populer. Ia menegaskan tidak akan melakukan intervensi untuk menstabilkan harga singkong.
Tetapi akan memberikan kebijakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan guna memudahkan akses pengangkutan singkong. Lalu, meminta petani mengurangi jumlah tanam singkong. (*)
