BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung di Auditorium BPK Lampung, Senin (18/12/2023).
Pelaksanaan Sertijab ini berdasarkan Surat keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor : 274/K/X X.3/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Dalam surat keputusan tersebut ditetapkan bahwa Yusnadewi, S.E., M.Si., AK., CA., CSFA yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPK RI perwakilan Lampung menjadi Inspektur Pemeriksaan internal dan mutu Kelembagaan Inspektorat Utama.
Selanjutnya Masmudi, S.E., M.SI., AK., CA., CSFA , jabatan sebelumnya sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh ditetapkan sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung.
Gubernur Lampung menyampaikan ucapan selamat datang di Provinsi Lampung Kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung yang baru.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung saya ucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Bumi Lampung kepada Bapak Masmudi, saya yakin dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik serta melanjutkan upaya-upaya konstruktif yang telah dilakukan sebelumnya,” ucap Gubernur.
Peranan Badan Pemeriksa Keuangan sangatlah penting dalam akuntabilitas, transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik, jabatan Kepala perwakilan BPK memiliki tanggung jawab dalam memimpin lembaga BPK agar dapat melaksanakan tugas dengan profesional dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan keuangan negara.
Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah pondasi utama bagi perkembangan suatu negara, dalam konteks keuangan yang baik tata kelola keuangan publik menjadi elemen kunci yang menjamin pengelolaan dana publik secara bertanggung jawab, efektif dan adil.
Pemerintah Provinsi Lampung sangat menyadari betapa pentingnya menjalankan tata kelola keuangan yang baik, tidak hanya mencakup pengelolaan anggaran, akan tetapi juga aspek pencegahan dan penyelewengan dana publik melalui pengawasan yang ketat dan pertanggungjawaban yang jelas dan penggunaan dana yang efisien untuk kepentingan masyarakat.
Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah provinsi Lampung dengan BPK perwakilan Lampung, dan kerjasama yang baik tersebut telah membuahkan hasil yang positif terhadap peningkatan kualitas dan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Lampung dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Daerah Provibsi Lampung Tahun anggaran 2022.
