Kominfo Tulangbawang Barat Akan Dilaporkan Terkait Dugaan Korupsi Dana Publikasi

- Jurnalis

Kamis, 3 November 2022 - 20:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TULANG BAWANG BARAT(SB)- Forum komunikasi Pemberantasan Korupsi (FKPK) Tubaba, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pijar Keadilan Propinsi Lampung, akan segera laporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) pemkab setempat. (Kamis, 3/11/2022).

Dugaan adanya tindak pidana korupsi tersebut, disebabkan tidak transparanya pihak diskominfo terhadap sejumlah media massa yang tergabung pada Aliansi Pekerja Pers Tubaba (APP Tubaba). Apa yang menjadi poin tuntutan dan penyampaian para anggota, melalui beberapa perwakilan tidak menemui titik terang.

Eri Budi Santoso yang biasa disapa Ebe itu, terkesan berbelit- belit dan tak fokus pada jawaban yang positif tentang besaran anggaran media secara terperinci dan transparan. Maka Fahrudin ketua LSM Pijar keadilan propinsi Lampung dan Wahidin pendiri Forum Komunikasi  Pemberantasan Korupsi (FKPK) Tubaba, menilai adanya dugaan tindak pidana yang mengarah pada tindakan korupsi.

“Dalam waktu tiga pekan terhitung mulai hari ini, kita tetap menunggu solusi dan jawaban dari Zaidirina pj bupati Tubaba tentang tuntutan seluruh kawan media yang tergabung pada APP Tubaba. Apabila tidak menemui solusi yang diharapkan dan tidak ada rincian yang jelas tentang anggaran dana sebesar Rp 5 milyar 90.000.000,- dan tambahan anggaran Rp 800.000.000,- “Ujar Fachrudin.

Sementara menurut Wahidin selaku pendiri FKPK Tubaba, dirinya akan bersama- sama Fahrudin ketua DPD LSM Pijar keadilan propinsi Lampung untuk mengawal permasalahan yang ada. Permasalahan tidak transparanya anggaran yang ada pada diskomimfo, dan disinyalir adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Dirinya Wahidin bersama Fahrudin akan segera melaporkan dugaan tersebut secara resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Baik kepada pihak kepolisian maupun kejaksaan. Berkaitan dengan keuangan negara tidak boleh main- main, satu rupiah pun adanya indikasi kerugian negara maka itu adalah tindak pidana korupsi yang harus segera dilkukan pengusutan dan audit secara jelas dan terperinci,”Ungkap dua sahabat itu.

Ditempat yang sama, kembali Wahidin dan Fahrudin menambahkan harapanya kepada pihak pemerintah daerah dapat memberikan solusi dan jawaban yang pasti dan terperinci kepada anggota APP Tubaba sesuai janji Zaidirina pj bupati Tubaba dalam tiga pekan mendatang. (Rilis/Lim)

Berita Terkait

MTSN 2 Pesawaran Gelar Pembagian Rapor Semester Satu, Ini Pesan Kepala Madrasah
Kwarda Lampung Lepas 58 Pramuka Ikuti Kemah Perdamaian Sako Ma’arif NU di Surabaya
BAZNAS Kabupaten Pesawaran Galang Solidaritas,Buka Donasi untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar
PPDI Pesawaran Periode 2025-2030 Resmi Dilantik, Fokus pada Sinergi dengan Pemda
PT. SIL Digeruduk Masyarakat 4 Kecamatan, Ancam Duduki Lahan Dan Ganti Tanam
KONI Pesawaran dan Polres Perkuat Sinergi, Dukung Atlet untuk Porprov
Kepala MIN 1 Pesawaran Ikuti Pembukaan HAB ke-80, Tekankan Komitmen Tingkatkan Pendidikan
Tim Futsal Pusaka MTSN 2 Pesawaran Raih Juara 1 LPFL Regional Pesawaran Tingkat SMP, Sekolah Apresiasi Prestasi Gemilang

Berita Terkait

Kamis, 18 Desember 2025 - 11:24 WIB

MTSN 2 Pesawaran Gelar Pembagian Rapor Semester Satu, Ini Pesan Kepala Madrasah

Minggu, 14 Desember 2025 - 17:38 WIB

Kwarda Lampung Lepas 58 Pramuka Ikuti Kemah Perdamaian Sako Ma’arif NU di Surabaya

Sabtu, 13 Desember 2025 - 20:58 WIB

BAZNAS Kabupaten Pesawaran Galang Solidaritas,Buka Donasi untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Rabu, 10 Desember 2025 - 14:52 WIB

PPDI Pesawaran Periode 2025-2030 Resmi Dilantik, Fokus pada Sinergi dengan Pemda

Rabu, 10 Desember 2025 - 09:45 WIB

PT. SIL Digeruduk Masyarakat 4 Kecamatan, Ancam Duduki Lahan Dan Ganti Tanam

Berita Terbaru