BANDARLAMPUNG(SB) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung kerap kali menerima keluhan dari masyarakat tidak mampu namun tidak masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Masalah Progam Keluarga Harapan (PKH) ini sebetulnya rumit sekali karena terus ada permasalahan. Saya sering menerima laporan dan aduan dari masyarakat bahwa PKH tidak tepat dengan sasaran,” kata Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, saat dimintai keterangan, Kamis (11/8/2022).
“PKH ini sebetulnya sangat membantu masyarakat yang memang secara ekonomi membutuhkan. Tapi kadang tidak tepat sasaran karena masyarakat yang mampu malah dia menerima,” tuturnya.
Karena itu ia meminta kepada pemerintah pusat untuk secara rutin melakukan pemutakhiran DTKS secara rutin yang disesuaikan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.
“Aparat yang melakukan survei data juga harus jujur, jangan karena saudaranya dia dimasukan kedalam DTKS. Permasalahan juga yang terjadi di masyarakat ketika ada bantuan semua merasa berhak untuk menerima,” imbuhnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Noverisman Subing, ia mengaku jika kerap menerima aduan dari masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan dari pemerintah.
“Masyarakat yang berhak menerima bantuan harus masuk kedalam DTKS. Ini yang hariat terus diperbaharui datanya karena terkadang yang sudah masuk kategori mampu dia tidak mau keluar dari DTKS,” terangnya.
