JAKARTA(SB) – “Hukum harus tajam keatas dan humanis kebawah” kira-kira slogan itulah yang hari ini dirasa paling pas untuk memulai pembicaraan mengenai kasus korupsi papua, bagaimana tidak Otonomi khusus papua sudah berjalan 20 tahun dengan memakan biaya puluhan triliun akan tetapi pada kenyataannya belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat papua secara luas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua pun masih tertinggal dengan daerah lain.
Hal tersebut sebagaimana di sampaikan Direktur Eksekutif Prodewa Wilayah Papua Leonardus O. Magai dalam keterangan tertulis kepada awak media di Jakarta, Rabu (21/9).
Lanjut Leonardus, lalu apa yang menjadi akar dari permasalahan kesejahteraan di papua? Jawabanya adalah watak kekuasaan yang korup, serta paradigma politik kebijakan yang masih menindas dan sewenang – wenang menjadi dalang utama dibalik tidak meratanya pembangunan di papua.
“Dari mulai izin konsesi lahan eksploitasi yang korup sampai korupsi dana otsus, temuan temuan seperti ini tidak serius diperhatikan oleh pemerintah pusat karena mungkin secara politik dana otsus itu dianggap sebuah kompensasi terhadap isu kemanan di papua yang masih bergejolak,” jelasnya
Leonardus menyebut watak kekuasaan yang korup dari pejabat elit papua menjadi faktor utama dibalik tidak meningkatnya kesejahteraan rakyat papua. Baru-baru ini kata dia, gubernur papua Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan gratifikasi 1 milyar, tidak hanya diduga mendapat gratifikasi lukas juga diduga melakukan hal korup lain seperti rekening gendut sampai budaya hidup mewah dengan memakai jam tangan ratusan juta, hal yang lebih mengejutkan adalah temuan PPATK terkait transaksi setor tunai atas nama lukas enembe ke akun judi dengan jumlah fantastik sebesar 560 milyar.
“Satu dari sekian banyak mata rantai
korupsi di Papua, ini menjadi angin segar bagi penegakan hukum di papua yang selama ini diabaikan,” tegas Leonardus.
Oleh karena itu, dirinya yakin bahwa kasus korupsi Gubernur papua mustahil berdiri sendiri, ada sekian banyak pejabat elit papua yang terlibat, negara harus mampu membuktikan bahwa hukum harus mampu ditegakkan sampai ke akar akarnya.
Melihat pertimbangan dan situasi diatas dengan ini kami menyatakan sikap :
Mendukung sepenuhnya atas upaya pemberantasan korupsi di tanah Papua
Mendesak pemerintahan untuk memberantas kasus korupsi di Papua sampai akarnya.(*)
