JAKARTA (SB) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (DPP FSP KEP-KSPI), Siruaya Utamawan, menyoroti penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 di sejumlah daerah yang dinilai belum mencerminkan keadilan dan perlindungan terhadap pekerja.
Menurutnya, masih banyak provinsi yang menetapkan UMP di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan semangat perlindungan pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
UU Nomor 27 Tahun 2026 yang diundangkan pada 28 Oktober 2026 telah menggantikan ketentuan sebelumnya, khususnya terkait mekanisme dan variabel penetapan upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 137 hingga Pasal 139.
Siruaya menegaskan, semangat regulasi tersebut seharusnya memperkuat perlindungan pekerja, bukan justru melemahkan posisi buruh dalam memperoleh penghasilan yang layak.
Faktanya, sejumlah daerah masih menetapkan UMP 2027 jauh di bawah kebutuhan hidup layak. Salah satunya Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data KHL tahun 2026, kebutuhan hidup layak seorang pekerja lajang di daerah tersebut mencapai Rp3.988.982 per bulan. Namun, UMP 2027 hanya ditetapkan sebesar Rp3.059.085,47.
Artinya, terdapat selisih kekurangan sebesar Rp929.896,53 setiap bulan dari standar KHL.
Kondisi serupa terjadi di Provinsi Jawa Tengah. KHL tahun 2026 tercatat sebesar Rp3.512.997, sedangkan UMP 2027 ditetapkan sebesar Rp2.655.454. Dengan demikian, terdapat kekurangan Rp857.543 dari kebutuhan hidup layak pekerja.
Hal tersebut ditegaskan Siruaya Utamawan, S.E., M.M., CACP., AAAK., melalui siaran pers, Minggu (22/11/2026).
“Negara sendiri sudah menghitung kebutuhan untuk hidup layak di beberapa daerah atau provinsi. Namun, negara juga yang menetapkan upah lebih rendah dari KHL. Kalau UU 27/2026 ini disebut UU Pelindungan, maka pelindungan itu harus terasa di isi dompet buruh, bukan hanya di judul undang-undangnya,” tegas Siruaya yang akrab disapa Bung Siru.
Ia menjelaskan, kenaikan UMP Bengkulu sebesar 8,20 persen dan Jawa Tengah sebesar 14,1 persen memang terlihat cukup besar secara persentase. Namun, kenaikan tersebut belum mampu menutup kebutuhan riil pekerja karena nilai upah awal masih jauh dari standar hidup layak.
Akibatnya, buruh tetap harus menghadapi kekurangan penghasilan setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari makanan, biaya transportasi ke tempat kerja, tempat tinggal, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.
Lebih lanjut, Siruaya mengingatkan bahwa Pasal 138 ayat (1) menempatkan KHL sebagai dasar wajib dalam penetapan upah minimum. Sementara Pasal 139 ayat (4) mengamanatkan agar penetapan upah minimum menggunakan nilai tertinggi antara hasil perhitungan formula atau KHL.
“Berdasarkan Pasal 138 ayat (1) yang menjadikan KHL sebagai dasar bersifat wajib, bukan pelengkap, dalam menetapkan UMP, juga Pasal 139 ayat (4) yang mengamanatkan penetapan upah minimum diambil dari nilai tertinggi antara hitungan formula atau KHL. Dengan kata lain, UMP tidak boleh lebih kecil dari KHL. Bila UMP di bawah KHL, ini miris dan memilukan,” tegas pria kelahiran Putih Doh, Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, Lampung tersebut.
Atas kondisi itu, DPP FSP KEP-KSPI menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, UMP harus kembali berpatokan pada KHL sesuai semangat UU Nomor 27 Tahun 2026, bukan semata-mata menggunakan formula yang justru menjauhkan upah pekerja dari kebutuhan hidup layak.
Kedua, mendesak gubernur dan Dewan Pengupahan Provinsi untuk mengoreksi serta meninjau kembali penetapan UMP 2027 dengan berpedoman pada Pasal 138 dan Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026.
Ketiga, menuntut pemerintah menghentikan kebijakan upah murah dan tidak menjadikan buruh sebagai tumbal pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, Bung Siru juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para gubernur yang telah menetapkan UMP 2027 di atas nilai KHL. Di antaranya Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Selatan, serta sejumlah daerah lainnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penetapan upah yang memperhatikan kebutuhan hidup layak pekerja bukanlah sesuatu yang mustahil dilakukan pemerintah daerah.
“Hidup layak bukan hadiah. Hidup layak adalah hak konstitusional setiap pekerja. FSP KEP tidak akan diam melihat buruh dibayar di bawah standar hidup layak,” pungkas Siruaya Utamawan, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Media Online Indonesia. (***)






