LAMPUNG SELATAN (SB) – Ketua Karang Taruna Kabupaten Lampung Selatan menilai pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tentang “lebih baik menjadi petani jika Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri” sebagai bentuk sikap satir seorang pemimpin yang tegas dan berprinsip.
Pernyataan itu, disebutkannya, merupakan ekspresi tanggung jawab terhadap masa depan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
“Pernyataan Kapolri tersebut harus kita pahami secara mendalam. Sebagai pemimpin yang memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap institusi dan masyarakat, ia menggunakan gaya komunikasi yang satir untuk menyampaikan pesan krusial terkait posisi dan peran Polri dalam sistem pemerintahan kita,” ujar Ketua Karang Taruna Lampung Selatan dalam keterangan tertulis kepada Realis Media, Rabu (27/1/2026).
Ia menegaskan bahwa satir yang digunakan tidak dimaksudkan untuk menyebar kebencian atau menciptakan perpecahan. Melainkan, sebagai sarana menyoroti pentingnya kemandirian dan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya.
“Pernyataan ini juga menjadi penegasan prinsip bahwa Polri perlu berada pada posisi yang tepat agar bisa menjalankan fungsi sebagai institusi yang melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan optimal,” tambahnya.
Dukung Polri di Bawah Presiden untuk Percepat Birokrasi
Dalam kesempatan terpisah, Karang Taruna Lampung Selatan juga menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penempatan Polri di bawah Presiden. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah tepat untuk mempercepat proses keputusan birokrasi, baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Kita melihat bahwa kebijakan ini sangat penting untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Dengan Polri berada di bawah Presiden, diharapkan proses pengambilan keputusan terkait keamanan dan urusan publik dapat berjalan lebih cepat dan efektif, tanpa hambatan birokrasi yang berbelit,” paparnya.
Menurut organisasi kepemudaan tersebut, percepatan keputusan birokrasi sangat dibutuhkan guna mendukung pembangunan daerah, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan berbagai permasalahan di Lampung Selatan.
“Kami percaya langkah ini akan memperkuat koordinasi antarinstitusi, sehingga program-program pembangunan dapat terealisasikan lebih optimal,” imbuhnya.
Karang Taruna Lampung Selatan menilai sikap Kapolri layak diapresiasi karena menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga integritas dan kemandirian institusi.
“Kami mendukung penuh sikap tegas namun konstruktif yang ditunjukkan Kapolri. Pernyataan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembahasan yang matang terkait posisi Polri, demi kemajuan institusi dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung kebijakan tersebut dan bekerja sama menciptakan suasana kondusif bagi kemajuan daerah. (Re)
