A.M. Syafi’i Minta Pembangunan Infrastruktur Dua Daerah Terisolir Masuk RPJMD 2025–2029

- Jurnalis

Selasa, 8 Juli 2025 - 15:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung — Anggota DPRD Provinsi Lampung, A.M. Syafi’i, menyoroti keterisolasian dua kecamatan di Kabupaten Tanggamus, yakni Kecamatan Pematang Sawa dan Kecamatan Pulau Tabuan. Keduanya dinilai sangat membutuhkan perhatian pemerintah, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur dasar.

Menurut Syafi’i, hingga kini akses menuju kedua wilayah tersebut sangat terbatas, bahkan tidak dapat ditempuh melalui jalur darat.

“Ya, ini butuh sentuhan nyata dari pemerintah, terutama pembangunan akses jalan atau minimal dermaga sandar yang layak di masing-masing kecamatan,” kata Anggota Komisi I DPRD Lampung itu, Selasa (08/07/2025).

Baca Juga :  Target Jalan Mantap 95 Persen di 2029, DPRD Lampung Pastikan Anggaran Tepat Sasaran

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa masyarakat di dua kecamatan tersebut masih bergantung pada transportasi seadanya, termasuk kapal kecil, tanpa dermaga yang memadai.

“Selama ini kapal yang menuju ke sana hanya bisa bersandar di tempat seadanya. Dermaga representatif sangat dibutuhkan untuk menunjang mobilitas warga,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syafi’i berharap agar kebutuhan infrastruktur ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2025–2029, yang saat ini tengah dibahas oleh Pansus.

“Setidaknya, pembangunan infrastruktur di dua kecamatan itu bisa dimasukkan dalam program prioritas lima tahun ke depan,” ujarnya.

Baca Juga :  Dewan Dorong Raperda LGBT

Ia juga menekankan potensi ekonomi yang dimiliki kedua wilayah tersebut. “Di sana ada hasil bumi dari sektor perkebunan, pertanian, hingga perikanan. Jika akses jalannya baik, maka distribusi hasil panen dan tangkapan laut bisa lebih lancar dan efisien,” tambahnya.

Syafi’i pun mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga soal keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat Lampung, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil.

Berita Terkait

Deni Ribowo: Deflasi Pendidikan 15 Persen Bukti Kebijakan Pro-Rakyat
Lesty Putri Utami: Politik Bisa Dekat dengan Rakyat
Lampung Jadi Teladan Nasional, Aksi Ribuan Massa Berjalan Damai
Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG, Dewan Desak Kebersihan Dapur Diperketat
MUI dan DPRD Lampung Imbau Aksi Unjuk Rasa Berlangsung Damai, Tolak Anarkisme
APBD 2026 Lampung Disepakati, Kostiana: DPRD Siap Kawal Sampai Tepat Sasaran
Ghofur Interupsi di Paripurna, Koreksi Defisit APBD Lampung 2026 Rp864 Miliar
Fraksi PKB Usul Optimalisasi PAD Lewat Kapal Penyeberangan Tanpa Bebani Rakyat
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 3 September 2025 - 02:21 WIB

Deni Ribowo: Deflasi Pendidikan 15 Persen Bukti Kebijakan Pro-Rakyat

Selasa, 2 September 2025 - 07:47 WIB

Lesty Putri Utami: Politik Bisa Dekat dengan Rakyat

Selasa, 2 September 2025 - 06:08 WIB

Lampung Jadi Teladan Nasional, Aksi Ribuan Massa Berjalan Damai

Minggu, 31 Agustus 2025 - 14:02 WIB

Puluhan Siswa Diduga Keracunan MBG, Dewan Desak Kebersihan Dapur Diperketat

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 15:05 WIB

MUI dan DPRD Lampung Imbau Aksi Unjuk Rasa Berlangsung Damai, Tolak Anarkisme

Berita Terbaru

Daerah

FMPB Minta Kepastian Hukum Kasus Penyebaran Konten Fitnah

Senin, 15 Sep 2025 - 18:10 WIB

Hukum Dan Kriminal

Kasus KDRT Lampura, Korban Mengadu ke Propam

Minggu, 14 Sep 2025 - 22:32 WIB