LAMSEL(SB) – Salah satu statement Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Dede Suhendar, mengomentari pola kinerja Bupati Radityo Egi Pratama yang dinilai responsif terhadap aspirasi masyarakat yang viral.
Nampaknya ada pandangan yang berbeda dari Saepunnaim, salah satu tokoh Pemuda Lampung Selatan yang juga aktivis yang aktif pada kegiatan Swadaya Masyarakat.
“Hari Ini Saya Baca Di Beberapa Media Tulisan Yang Menarik Dari Pak Dewan Aceng Dede Suhendar, Tetapi Saya Di Sini Coba Berpandangan Lain Dan Mudah-mudahan Menjadi Kekayaaan Khasanah Nilai-nilai Perjuangan, Tabik,” Tulisnya, Jum’at(13/06/2025).
Menurutnya, Viral itu bagian dari cara partisipasi publik dalam memperjuangkan Hak Rakyat
“Sebagai pribadi pelaku swadaya saya berpandangan justru viral itu bagian cara partisipasi publik, merupakan kekuatan kehendak rakyat di era modern dan digitalisasi sebagai cara memperjuangkan hak rakyat yang tidak terakomodir oleh system serta lolos dalam lemahnya birokrasi para pemangku kebijakan dan para wakil rakyat,” lanjutnya.
Saepunnaim atau yang akrab disapa Lang Ayi menjelaskan bahwa Viral itu adalah legitimasi rakyat sebagai kebebasan berpendapat dimuka umum.
“Viral itu legitimasi rakyat yang regulasi hukumnya juga mengikat sebagai kebebasan menyatakan pendapat di muka umum dan bagi saya respon Bupati Lamsel Pak Radityo Egi Pratama adalah semangat mengikuti kehendak rakyat dan saya percaya kebijakan itu di ukur oleh insting hak preogratif seorang Bupati sebagai langkah cepat penyelesaian masalah,” Ucapnya.
“Viral itu upaya peran serta masyarakat sebagai pemilik kedaulatan penuh yang merasa jenuh dengan setiap harapan dan kehendaknya, bisa jadi perjuangan yang menempuh dengan memviralkan, Rakyat ingin menyatakan bahwa legislatif sebagai wakilnya gak bisa menyerap aspirasi penting sebagai kehendak dan prioritas masyarakat sebagai pemilik kedaulatan,” Tegasnya.
Kasih Contoh Kang ?
“Saya ingat dulu ketika Ummu Hani mendampingi ratusan Guru honorer yang berjuang dari mulai unjuk rasa di kantor DPRD Lamsel, di kantor Bupati Lamsel sampai ke Jakarta menuntut haknya, padahal secara regulasi hak mereka harus di penuhi, tapi carut marut pengelolaan anggaran dan hanya cukup dengan alasan APBD kita gak mampu, jawaban tanpa solusi seperti itu menyebabkan nasib para Guru honorer itu gak jelas nasibnya,” Ucapnya.
“Dan baru minggu kemaren ada secercah harapan bagi para guru honorer dengan formula kualifikasi tertentu mereka menerima SK P3K yang langsung di serahkan Bupati Lampung Selatan Pak Radityo Egi Pratama, walaupun itu hanya beberapa guru honorer yang diangkat tetapi menjadi angin segar bagi nasib guru honorer yang lainnya,” Katanya.
Kang Ayi menegaskan, tulisan ini tanpa maksud mendeskreditkan, hanya sebagai media kebebasan berpendapat di muka umum.
“Salam hormat dan sehat selalu Pak Dewan semoga cengkrama ini menjadi jalan rahmat dan berkah untuk Lampung Selatan lebih maju,” tambahnya.
“Kesimpulannya, justru viral bagian peran serta Masyarakat adalah upaya melengkapi untuk lebih menyempurnakan system perencanaan dan pendapat risiko rusaknya system perencanaan, pendapat pribadi saya sebagai Masyarakat adalah sebuah ketakutan berlebih untuk tidak keluar dari zona nyaman,” Tutupnya.
