BANDARLAMPUNG,SB – Dugaan bagi-bagi proyek dan uang pengamanan yang disinyalir melibatkan oknum dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menuai aksi unjuk rasa sejumlah LSM yang tergabung dalam Parlement Jalanan (Parle),Rabu (31/7/2019) di halaman kantor PUPR.
Dalam orasinya Suadi Romli dari LSM Solid menduga pengelolaan anggaran proyek di Dinas PUPR Provinsi Lampung telah dikondisikan, dimainkan dan disusupi oleh oknum luar dinas yang mengatasnamakan partai dan orang-orang Gubernur.
“Yang jelas tuntutan kami cuma satu, permasalahan dugaan korupsi seperti infrastruktur yang hancur sampai saat ini belum ada perbaikan,” tegasnya.
Selain itu Ia meminta Arinal Selaku Gubernur jangan hanya mengumbar janji dalam menangani kasus korupsi.
“Kami meminta gubernur dan wakil gubernur untuk turun langsung ke lapangan bersama kami untuk menangani kasus korupsi di Provinsi Lampung, jangan hanya janji-janji,” tambahnya.
Diketahui pendemo selain melakukan aksi di Kantor dinas PUPR juga berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur sejumlah poster tuntutan tampak memuat tulisan dugaan bagi-bagi proyek yang terindikasi melibatkan Nurbuana serta Dinas PUPR harus bersih dari mafia anggaran yg meresahkan masyarakat copot oknum pejabat yg terlibat korupsi.
Sedangkan pernyataan sikap yang disuarakan parle yakni pertama mendesak Gubemur Lampung agar segera mencopot secara tidak hormat jabatan Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung yang sudah terlalu banyak melakukan perbuatan dosa kepada rakyat Lampung.
Kedua mendesak Kepala Keiaksaan Tinggi Lampung untuk segera menangkap bandit-bandit, mafia anggaran di Dinas PUPR Provinsi Lampung dan menghukum seberat-beratnya, karena permasalahan yang ada sudah terlalu lama berlarut-larut sehingga masyarakat lampung jenuh melihat kinerja aparat yang sangat lamban dalam menuntaskan kasus tersebut.
Ketiga mendesak kepada Aparat Penegak Hukum untuk segera mengungkap, menangkap.mengadili,memenjarakan actor ulung Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung yang ikut berperan penting dan mempunyai andil besar di semua, program, kebijakan & pengelolaan anggaran di Dinas PUPR Provinsi Lampung.
Keempat meminta kepada DPRD Prov. Lampung dan Mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Lampung untuk bersama-sama mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung yang dianggap gagal memajukan provinsi lampung.
Kelima menghimbau kepada seluruh media cetak dan elektronik serta Lembaga yang ada di Provinsi Lampung agar selalu memantau gerak-gerik segala aktivitas yang ada di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Lampung karena disinyalir pengelolaan anggaran proyek di Dinas PUPR Provinsi Lampung telah dikondisikan, dimainkan dan disusupi oleh oknum luar dinas yang mengatasnamakan partai dan orang-orang Gubernur.
