BANDARLAMPUNG – Saat ini lebih dari 90% penduduk Indonesia telah menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Artinya, bukan tidak mungkin Indonesia akan segera mencapai Universal Health Coverage (UHC). Seiring dengan hal tersebut, maka peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan harus segera dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan akses layanan peserta Program JKN. Hal tersebut disampaikan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah III, Yudi Bastia dalam Pertemuan Optimalisasi Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan di Bandar Lampung pada Rabu (17/05).
Yudi menjelaskan, secara kontinu pihaknya mengajak fasilitas kesehatan dan stakeholder terkait untuk turut serta meningkatkan mutu layanan JKN di berbagai sektor. Terlebih, sampai dengan 1 Mei 2023, sekitar delapan juta jiwa atau kurang lebih 90% penduduk Provinsi Lampung telah menjadi peserta Program JKN, dengan total fasilitas kesehatan kerja sama se-Provinsi Lampung yaitu 640 FKTP dan 78 FKRTL. Pertumbuhan cakupan kepesertaan JKN tersebut akan berdampak terhadap peningkatan akses layanan di fasilitas kesehatan. Sejalan dengan hal itu, maka seluruh pemangku kepentingan diharapkan ikut berpartisipasi untuk menyempurnakan penyelenggaraan Program JKN di lapangan.
“Transformasi mutu layanan adalah hal yang mutlak dilakukan. Peserta BPJS Kesehatan harus mendapat pelayanan yang mudah, cepat, dan setara. Maka dari itu kami mengajak fasilitas kesehatan untuk dapat bersama-sama berbenah dan melakukan penyempurnaan layanan untuk mengakomodir kebutuhan peserta BPJS Kesehatan. Hal ini selaras dengan arahan Presiden RI pada saat meninjau salah satu rumah sakit di Pekanbaru, Riau. Presiden menyampaikan bahwa setiap rumah sakit di tanah air, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melayani pasien BPJS Kesehatan harus memiliki standar pelayanan yang baik,” tegas Yudi.
Yudi menjelaskan, untuk meyakinkan sekaligus mengedukasi masyarakat, fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan telah menampilkan spanduk Janji Layanan JKN di area pendaftaran. Janji Layanan JKN tersebut antara lain memuat informasi bahwa fasilitas kesehatan tersebut menerima Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum di KTP/KIS Digital sebagai syarat pendaftaran pelayanan, tidak meminta dokumen fotokopi kepada peserta, memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan, dan tidak melakukan pembatasan hari rawat pasien sesuai dengan indikasi medis.
“Selain itu, juga menampilkan informasi bahwa fasilitas kesehatan melayani peserta BPJS Kesehatan yang berada di luar FKTP terdaftarnya sesuai dengan ketentuan, memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebankan peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat, melayani konsultasi online, dan melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi,” kata Yudi.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi menyampaikan bahwa menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program JKN, Pemerintah Provinsi Lampung pun menerbitkan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045/0734/V.02/2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Lampung.
“Sebelumnya pun telah kami buat Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Provinsi Lampung. Regulasi-regulasi tersebut merupakan wujud keseriusan kami dalam mendukung Program JKN ini. Kami berupaya memastikan agar seluruh penduduk Provinsi Lampung memiliki perlindungan dasar akan jaminan kesehatan dengan menjadi peserta aktif Program JKN,” ungkap Arinal.
Arinal menambahkan, pelayanan kesehatan merupakan ujung tombak dalam perlindungan sosial. Oleh karena itu, langkah-langkah inovatif harus dilakukan seluruh pemangku kepentingan secara serentak agar pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung semakin baik ke depannya. Termasuk dengan mendukung penuh upaya transformasi mutu layanan Program JKN bersama BPJS Kesehatan.
“Penandatanganan lembar spanduk komitmen transformasi mutu layanan ini adalah bentuk komitmen dan kesungguhan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam hal pelayanan kesehatan. Selanjutnya para bupati dan wali kota di Provinsi Lampung kami harapkan memenuhi ketersediaan jumlah fasilitas kesehatan, meningkatkan kualitas sarana dan prasaranan serta mutu layanan di setiap fasilitas kesehatan di daerahnya. Lalu kepada seluruh direktur rumah sakit, agar melakukan transformasi mutu layanan kepada peserta JKN. Jangan ada lagi diskriminasi pelayanan, administrasi yang sulit, dan lain sebagainya,” tegas Arinal.
Dalam acara tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Lampung, Nur Rakhman Yusuf menyampaikan bahwa perlu dilakukan peningkatan mutu layanan di setiap fasilitas kesehatan dan sistem penanganan keluhan di setiap Instansi.
“Kami harapkan dengan ditandatangani lembar komitmen transformasi mutu layanan oleh pimpinan daerah dan juga direktur rumah sakit se-Provinsi Lampung, ke depannya bisa segera direalisasikan peningkatan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat di Provinsi Lampung, supaya mereka bisa terlayani dengan optimal,” ujarnya.
